SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah kembali menyelenggarakan Pelatihan Paralegal Angkatan II sebagai langkah nyata memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Kegiatan ini diikuti peserta dari Kota Semarang dan Kabupaten Semarang dan dilaksanakan secara daring pada Selasa (10/2/2026).
Paralegal memiliki peran penting sebagai pendamping masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan bantuan hukum dan edukasi secara berkelanjutan. Karena itu, pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kemampuan paralegal agar lebih siap membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan hukum.
Pelatihan paralegal angkatan II berlangsung dari pagi hingga sore dengan materi yang tersusun secara menyeluruh. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 164 orang, terdiri dari 60 peserta dari Kota Semarang dan 104 peserta dari Kabupaten Semarang. Seluruh peserta mendapatkan pendampingan langsung dari Organisasi Bantuan Hukum serta tim penyuluh hukum dari Kanwil Kemenkum Jawa Tengah.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Lilin Nurchalimah selaku Penyuluh Hukum Ahli Madya. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kedisiplinan dan partisipasi aktif seluruh peserta agar pelatihan berjalan efektif.
Ia menjelaskan bahwa paralegal adalah penghubung antara masyarakat dan akses keadilan. Oleh sebab itu, pemahaman materi yang menyeluruh serta etika dalam bertugas menjadi hal utama yang harus dimiliki setiap paralegal.
Penguatan Materi Hak Asasi Manusia
Materi pertama membahas Hak Asasi Manusia (HAM) yang disampaikan oleh perwakilan Organisasi Bantuan Hukum. Peserta diberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hak dasar setiap manusia.
Dalam sesi ini juga dibahas berbagai kasus perdagangan orang, perbudakan modern, hingga perdagangan organ tubuh yang marak terjadi di luar negeri. Banyak korban awalnya tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi, namun justru terjebak dalam praktik eksploitasi.
Materi ini bertujuan meningkatkan kewaspadaan peserta sekaligus membekali paralegal agar mampu memberikan edukasi hukum kepada masyarakat sejak dini. Dengan pemahaman HAM yang baik, paralegal diharapkan lebih peka terhadap potensi pelanggaran serta mampu mendampingi korban secara tepat.
Materi Lanjutan yang Komprehensif
Setelah materi HAM, pelatihan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai:
- Gender
- Kelompok minoritas
- Kelompok rentan
- Struktur sosial masyarakat
Rangkaian materi ini membantu peserta memahami kondisi sosial secara lebih luas sehingga mampu menangani persoalan hukum dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan tepat sasaran.
Melalui pelatihan ini, Kementerian Hukum berharap lahir paralegal yang kompeten, berintegritas, serta mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat.
Sumber: Kemenkum Prov Jateng
📢 Ayo Daftar Pelatihan Paralegal Resmi dan Bersertifikat!
Bagi Anda yang ingin menjadi paralegal profesional dan diakui negara, inilah saat yang tepat untuk bergabung bersama Rumah Hukum Indonesia DPW Jawa Tengah.
Melalui program Diklat Paralegal resmi, peserta akan mendapatkan:
✅ Kurikulum berbasis standar nasional
✅ Pemahaman praktik bantuan hukum yang aplikatif
✅ Pendampingan dari instruktur berpengalaman
✅ Sertifikat resmi yang diakui pemerintah
✅ Kesempatan bergabung dalam jaringan bantuan hukum nasional
Program ini sangat cocok bagi:
- Aktivis masyarakat
- Perangkat desa & kelurahan
- Mahasiswa & lulusan hukum
- Pendamping UMKM
- Siapa pun yang ingin membantu masyarakat mendapatkan keadilan
📍 Kuota terbatas setiap angkatan!
Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari garda terdepan pejuang akses keadilan di masyarakat.
Daftar sekarang dan jadilah Paralegal Profesional bersama Rumah Hukum Indonesia!